PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN AKIBAT BELUM TUNTASNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH

nama : dodi permadi

kelas : 2ea13

npm: 14209478

subject : tugas tambahan aspek hukum

Wilayah Negara Kesatuan RI yang posisi geografisnya diantara dua benua dan dua samudera, memiliki potensi konflik dengan negara-negara tetangga, baik yang berbatasan dengan laut maupun wilayah perbatasan darat.Banyaknya kasus pelanggaran hukum di wilayah perbatasan tersebut seperti kasus imigran gelap, pengambilan Sumber Daya Alam secara ilegal dan penyelundupan, antara lain akibat belum tuntasnya penetapan maupun penegasan batas Negara Kesatuan RI dengan negara-negara tetangga.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan RI H. Matori Abdul Djalil selaku pembicara kunci pada Lokakarya Pengelolaan Perbatasan Negara, berlangsung Senin (25/3) di Gedung Sasana Bhakti Departemen Dalam Negeri.

Lokakarya tersebut bertema “Mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan negara guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” diikuti 168 peserta yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Lokakarya yang diselenggarakan Departemen Dalam Negeri ini akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama sebagai penyaji Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda tentang Justifikasi Pengelolaan Perbatasan Negara Wilayah laut , Men PAN Faisal Tamin tentang Tinjauan Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Perbatasan Negara, Kepala Bakosurtanal Prof. Joenil Kahar tentang Justifikasi pengelolaan Perbatasan di wilayah Darat. Sedangkan hari kedua sebagai penyaji Kepala Bappenas Drs. Kwiek Kian Gie tentang Program Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan diselenggarakan Lokakarya untuk memperoleh gambaran tentang seberapa jauh isu-isu wilayah perbatasan dapat dipecahkan dalam bentuk kegiatan program dengan skala waktu jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pengendalian daerah perbatasan. Mencari rumusan-rumusan guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Mencari persamaan persepsi tentang bagaimana cara terbaik untuk memadukan persepsi dan opini para aparatur pengelola perbatasan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Menurut Menhan H. Matori Abdul Djalil, belum adanya institusi atau lembaga yang secara resmi menangani masalah nasional, khususnya masalah perbatasan wilayah antar negara secara tetap, akan mengakibatkan berbagai dokumen/data ysng sudah ada seperti hasil perjanjian dan peta-peta batas yang berada di berbagai instansi yang berbeda, sehingga dalam pengelolaan selanjutnya tentu tidak akan efesien dan efektif.

Menhan mengatakan, permasalahan yang dapat timbul di daerah sekitar perbatasan darat dan laut meliputi pendatang ilegal, pembajakan di laut, perompakan, penyelundupan, teror dan sabotase terhadap objek vital di laut, pengambilan sumber daya alam secara tidak sah dan penyelundupan kayu terutama di sekitar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sumber: google.com

Tentang dodipermadi

no comment
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s